Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Diperiksa KPK soal Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Pilih Irit Bicara

Diperiksa KPK soal Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Pilih Irit Bicara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak banyak berkomentar setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari lima jam, ia keluar dari gedung KPK sekitar pukul 14.45 WIB.

Saat ditemui awak media, Nusron tidak memberikan banyak keterangan terkait materi pemeriksaan. Ia hanya menanggapi pertanyaan mengenai ketidakhadirannya pada pemanggilan sebelumnya dengan menyebut telah mengantongi izin perjalanan dinas.

“Saya pejabat publik, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron singkat sebelum meninggalkan kawasan KPK.

Sebelumnya, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Pada pemanggilan pertama, Rabu (7/10), ia berhalangan hadir karena memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10). Namun, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2,58 Juta per Gram

    Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2,58 Juta per Gram

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali naik pada perdagangan Rabu (7/10/2026). Harga emas Antam pecahan 1 gram kini mencapai Rp2.580.000, naik Rp10.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.570.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback. Harga buyback emas Antam naik Rp15.000 menjadi Rp2.391.000 per […]

  • Prabowo Ungkap Investasi Besar-besaran Akan Masuk Indonesia dalam Beberapa Pekan

    Prabowo Ungkap Investasi Besar-besaran Akan Masuk Indonesia dalam Beberapa Pekan

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bakal ada investasi dalam jumlah besar yang masuk ke Indonesia dalam beberapa pekan mendatang. Prabowo meminta masyarakat menunggu perkembangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang dirilis pada Rabu (16/9/2026). “Ini beberapa minggu ke depannya, tunggu saja, akan ada investasi besar-besaran masuk ke Indonesia. Akan […]

  • Subsidi tepat sasaran

    Strategi Praktis Subsidi Tepat Sasaran yang Mengubah Hasil Lapangan

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berfokus pada penyaluran bantuan kepada kelompok yang memang membutuhkan, sehingga manfaatnya tidak menyebar ke pihak yang tidak berhak. Pemerintah biasanya mengandalkan data kependudukan, verifikasi pendapatan, atau mekanisme kartu pintar untuk memastikan bantuan sampai pada rumah tangga berpendapatan rendah, petani kecil, atau pencari kerja. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan pemerintah langsung […]

  • Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Dasco: Masih Terlalu Dini Tentukan Sistem Pemilu

    Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Dasco: Masih Terlalu Dini Tentukan Sistem Pemilu

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA — Wacana pemisahan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali mencuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan seluruh usulan yang muncul masih berada dalam tahap pembahasan awal sehingga belum ada keputusan mengenai sistem Pemilu yang akan diterapkan. Dasco menyebut pembahasan revisi UU Pemilu masih sangat […]

  • Mengungkap Hambatan Sembunyi Kedaulatan Energi Indonesia dan Solusinya

    Mengungkap Hambatan Sembunyi Kedaulatan Energi Indonesia dan Solusinya

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Dengan mengendalikan sumber daya dan pasokan energi dalam negeri, suatu negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta menjaga stabilitas harga. Ini biasanya melibatkan pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi, serta kebijakan yang mendukung produksi lokal. Kedaulatan energi berarti sebuah negara mampu memproduksi, mendistribusikan, dan mengelola kebutuhan energi‑nya secara mandiri, tanpa tergantung pada pasokan luar. […]

  • Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla Terima Bantuan Rp1,23 Triliun dari Pemerintah

    Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla Terima Bantuan Rp1,23 Triliun dari Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, tujuh provinsi penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan […]

expand_less