Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Bos Danantaraa Lapor Prabowo, Realisasi Investasi Semester I-2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun

Bos Danantaraa Lapor Prabowo, Realisasi Investasi Semester I-2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani melaporkan realisasi investasi Indonesia pada Semester I-2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Nilainya mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Laporan tersebut disampaikan Rosan saat mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel sekaligus ekspor perdana baterai di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

“Bapak Presiden izinkan saya melaporkan, memang investasi di semester I-2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang,” ujar Rosan dalam acara yang disiarkan secara daring.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi tersebut setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut juga tercatat menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, meningkat sekitar 15 persen secara tahunan.

Rosan menegaskan hilirisasi menjadi salah satu penggerak utama investasi nasional. Kontribusi investasi hilirisasi disebut terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dari sekitar 25 persen menjadi 35 persen dari total investasi yang masuk.

“Dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat. Dalam dua tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25 persen sudah mencapai 35 persen dari total investasi yang masuk,” kata Rosan.

Kinerja tersebut menunjukkan semakin besarnya porsi investasi yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah tidak hanya mendorong masuknya modal, tetapi juga mengarahkan investasi untuk memperkuat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Maluku Utara menjadi salah satu contoh perkembangan tersebut. Kawasan industri pengolahan di Weda Bay tidak lagi hanya berorientasi pada aktivitas pertambangan, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekosistem industri berbasis pengolahan mineral dan produk turunan nikel.

Produk yang dihasilkan dari kawasan tersebut antara lain feronikel, nikel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nikel sulfat hingga kobalt. Perkembangan industri pengolahan tersebut turut mendorong aktivitas perdagangan dan ekspor dari Maluku Utara.

Sebelumnya, pemerintah juga mencatat bahwa investasi hilirisasi pada 15 komoditas prioritas dalam RPJMN 2025–2029 mencapai Rp273,47 triliun pada Semester I-2026 atau sekitar 27,06 persen dari total realisasi investasi nasional.

Di sisi persebaran investasi, data BKPM menunjukkan investasi di luar Pulau Jawa tetap memiliki porsi besar. Pada Triwulan II-2026 saja, investasi di luar Jawa mencapai Rp256,5 triliun atau 50,1 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa yang mencapai Rp255,3 triliun atau 49,9 persen.

Capaian Semester I-2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar kebutuhan investasi yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Rosan sebelumnya menyebut Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam lima tahun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dengan capaian lebih dari Rp1.000 triliun pada paruh pertama 2026, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga arus investasi, tetapi memastikan investasi tersebut benar-benar masuk ke sektor produktif, memperluas lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan menghasilkan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian Indonesia.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Salurkan Rp1,23 Triliun untuk Tangani Karhutla di 7 Provinsi

    Pemerintah Salurkan Rp1,23 Triliun untuk Tangani Karhutla di 7 Provinsi

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak. Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, dengan pencairan tahap kedua dilakukan pada Kamis (22/10/2026). Tujuh provinsi penerima bantuan tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Menteri […]

  • Kadin: Industrialisasi RI Jangan Hanya Bergantung pada Komoditas Nikel

    Kadin: Industrialisasi RI Jangan Hanya Bergantung pada Komoditas Nikel

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sektor industri nasional menunjukkan perkembangan positif. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, penguatan Purchasing Managers’ Index (PMI) sejalan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2026 yang mencapai 53,77. Menurut Sarmuji, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kondisi industri di Indonesia. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri agar semakin kuat. “Ini […]

  • WNI Diiming-imingi Jadi Tentara Rusia, Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta dan Gaji Rp50 Juta

    WNI Diiming-imingi Jadi Tentara Rusia, Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta dan Gaji Rp50 Juta

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perekrutan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia. Dalam proses perekrutan, para korban dijanjikan uang kontrak sebesar Rp400 juta dan gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, […]

  • Langkah Praktis Transisi Energi Hijau di Rumah: 4 Cara Hemat & Efektif

    Langkah Praktis Transisi Energi Hijau di Rumah: 4 Cara Hemat & Efektif

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Mengganti sumber energi fosil dengan alternatif bersih seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi sambil meningkatkan efisiensi penggunaan energi menjadi inti dari perubahan ini. Prosesnya biasanya melibatkan kebijakan pemerintah, investasi infrastruktur, serta perubahan perilaku konsumen untuk menurunkan emisi karbon dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Transisi energi hijau mengubah cara rumah Anda menyerap listrik, beralih dari […]

  • Studi Kasus: Efek Subsidi Tepat Sasaran pada Hasil Petani di Jawa

    Studi Kasus: Efek Subsidi Tepat Sasaran pada Hasil Petani di Jawa

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang membutuhkan, misalnya petani kecil atau keluarga berpendapatan rendah, sehingga dana tidak tersebar ke penerima yang tidak memerlukannya. Dengan mekanisme verifikasi data dan kriteria yang jelas, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta mengurangi kesenjangan sosial secara lebih terukur. Subsidi tepat sasaran menyalurkan dana pertanian […]

  • Australia Perketat Aturan Visa, Mahasiswa Asing Terancam Tak Bisa Bawa Pasangan dan Anak

    Australia Perketat Aturan Visa, Mahasiswa Asing Terancam Tak Bisa Bawa Pasangan dan Anak

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SYDNEY – Australia memperketat kebijakan migrasinya. Pemerintah Australia akan membatasi mahasiswa asing untuk membawa pasangan dan anak selama menjalani studi di Negeri Kanguru. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari serangkaian reformasi visa yang dilakukan pemerintah Australia untuk menekan angka migrasi bersih sekaligus merespons persoalan biaya hidup dan tekanan terhadap perumahan serta layanan publik. Namun, larangan tersebut […]

expand_less