Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Mentrans Kunjungi Pabrik Pengolah Sampah di China, Prabowo Fokus Atasi Persoalan Sampah Indonesia

Mentrans Kunjungi Pabrik Pengolah Sampah di China, Prabowo Fokus Atasi Persoalan Sampah Indonesia

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengunjungi Sanfeng Environment, perusahaan pengolah sampah menjadi energi atau waste to energy di Chongqing, China, Kamis (15/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari teknologi pengolahan sampah yang dinilai berpotensi menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia.

Iftitah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah, khususnya di kota-kota besar yang menghadapi tantangan pengelolaan limbah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Kunjungan ke Sanfeng Environment yang berlokasi di Jianqiao Industrial Park, Distrik Dadukou, Chongqing, memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi untuk mengubah sampah menjadi sumber energi. Fasilitas tersebut mampu mengolah hingga 3.000 ton sampah setiap hari.

Menurut Iftitah, China telah mengembangkan banyak fasilitas serupa. Ia menyebut terdapat sekitar 1.000 unit pengolahan sampah menjadi energi di negara tersebut, dengan kapasitas pengolahan secara keseluruhan mencapai 1,1 juta ton per hari.

“Yang menarik adalah power plant ini dari waste to energy. Ini adalah salah satu dari 1.000 bangunan seperti ini, 1.000 unit yang ada di Tiongkok. Jadi total mereka mengelola 1,1 juta ton per hari,” kata Iftitah.

Selain menghasilkan listrik, proses pengolahan di fasilitas tersebut juga menghasilkan abu pembakaran yang dapat diolah menjadi bahan konstruksi. Sementara itu, sistem pengendalian emisi digunakan agar gas buang dari proses pembakaran dapat memenuhi persyaratan sebelum dilepaskan ke udara.

Iftitah menilai, Indonesia perlu mempelajari pengembangan teknologi tersebut secara serius. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi kebutuhan pengelolaan sampah yang semakin besar, terutama di kawasan perkotaan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak dapat dicapai secara instan. Pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi membutuhkan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Iftitah mencontohkan Sanfeng Environment yang telah mengembangkan teknologi tersebut sejak 1998. Menurutnya, pengalaman China menunjukkan pentingnya proses panjang dalam membangun kemampuan teknologi sebelum mencapai hasil yang optimal.

“Tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan. Mereka semua belajar ke Jerman bertahun-tahun. Ada butuh proses, meskipun mereka mulai sejak tahun 1998. Kalau hasilnya sekarang luar biasa, itu karena pada titik tertentu ada percepatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iftitah menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesiapan masyarakat, termasuk tenaga kerja yang akan terlibat, juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ia berharap pemanfaatan teknologi tidak berhenti sebagai proyek sesaat, tetapi menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Rempang di Batam. Iftitah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kemungkinan penerapan teknologi waste to energy di kawasan tersebut.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam. Pada saatnya kita juga ingin membangun power plant berbasis waste to energy ini. Nanti kita akan berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk mendukungnya,” jelas Iftitah.

Menurutnya, Batam menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk didorong karena pertumbuhan penduduk dan persoalan sampahnya membutuhkan perhatian. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung langkah tersebut melalui perencanaan dan kolaborasi yang tepat.

Pembelajaran dari China ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Dengan dukungan kebijakan, penguasaan teknologi, dan keterlibatan masyarakat, pengolahan sampah berpotensi menjadi bagian dari solusi lingkungan sekaligus sumber energi dan peluang ekonomi baru.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Surya vs Gas: Pilihan Kedaulatan Energi untuk UMKM Indonesia

    Surya vs Gas: Pilihan Kedaulatan Energi untuk UMKM Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menuntut negara mampu memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar secara mandiri tanpa tergantung pada pasokan luar. Hal ini biasanya dicapai lewat pengembangan sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi, serta investasi pada infrastruktur produksi dalam negeri. Dengan begitu, negara dapat mengurangi kerentanan geopolitik, menstabilkan harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Usaha kecil di […]

  • Studi Kasus Kedaulatan Energi: Transformasi Solar di Pulau Jawa

    Studi Kasus Kedaulatan Energi: Transformasi Solar di Pulau Jawa

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada pasokan luar. Itu melibatkan pengembangan sumber daya domestik—seperti minyak, gas, tenaga surya, atau panas bumi—serta kebijakan yang menjamin keamanan, kestabilan harga, dan kontrol atas infrastruktur kritis. Dengan begitu, negara dapat melindungi ekonomi serta mengurangi […]

  • Pemerintah Tindak Beras Oplosan dan Siapkan Bantuan 30 Kg untuk Keluarga

    Pemerintah Tindak Beras Oplosan dan Siapkan Bantuan 30 Kg untuk Keluarga

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini penindakan terhadap praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat membantu menurunkan harga beras di pasaran. Hal itu disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Ia menyoroti dugaan beras SPHP yang seharusnya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram, […]

  • Mentan pastikan stok beras kuat, pasokan aman hingga panen Maret 2027

    Mentan pastikan stok beras kuat, pasokan aman hingga panen Maret 2027

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga memasuki periode panen berikutnya pada Maret 2027. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kekuatan pasokan saat ini memberikan bantalan yang cukup untuk menghadapi periode antarmusim, termasuk potensi tekanan produksi akibat musim kering dan dampak El Nino. ” Pemerintah […]

  • PLN Terangi 128 Desa di Papua, Perluas Akses Listrik hingga Pelosok

    PLN Terangi 128 Desa di Papua, Perluas Akses Listrik hingga Pelosok

    • calendar_month 3 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT PLN (Persero) terus memperluas layanan kelistrikan di Tanah Papua melalui program Listrik Desa (Lisdes). Sepanjang 2026, sebanyak 128 desa yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya berhasil mendapatkan akses listrik. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua membutuhkan pendekatan khusus karena kondisi […]

  • Motor Dinas Honda Vario 2015 Dilelang Mulai Rp2,8 Juta, Simak Jadwalnya

    Motor Dinas Honda Vario 2015 Dilelang Mulai Rp2,8 Juta, Simak Jadwalnya

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Honda Vario 150 bekas kendaraan dinas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal masuk daftar lelang barang milik negara. Motor keluaran 2015 tersebut ditawarkan dengan harga limit Rp2,863 juta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II. Lelang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain Honda Vario, […]

expand_less